DPP Partai Demokrat Minta Awasi Begal Politik di Berbagai Daerah

oleh -0 views
DPP Partai Demokrat

INSIDEN24 – DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya meminta kadernya mengawasi begal politik terhadap Partai Demokrat di berbagai daerah. Hal itu di sampaikannya melalui Sekjen Partai Demokrat. Itu juga di sampaikannya karena banyaknya kisruh di partainya saat ini.

Riefky menyebutkan, Partai Demokrat mengapresiasi simpati dan dukungan masyarakat Indonesia atas terjadinya upaya para begal politik. Hal itu dalam perebutan paksa Partai Demokrat dari kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Maka, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi berbagai kegiatan ilegal yang menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat. Terutama, itu di kakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya, Sabtu (20/3/2021).

Riefky juga mengajak untuk menyelamatkan partai Demokrat dari para begal politik di daerah masing-masing. Itu juga untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang merusak partai Demokrat.

“Mari selamatkan Partai Demokrat,” ujarnya.

Teuku menyebutkan, kepemilikan lambang Partai Demokrat, termasuk panji-panjinya telah terdaftar dan dapat pengakuan dari negara.

Itu sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000 201 281 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkumham RI.

“Itu menyatakan, pemilik lambang Partai Demokrat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat. Itu adalah lokasi kepengurusan Ketum Partai Demokrat AHY yang di gunakan untuk kegiatan kantor sehari-hari,” ucapnya.

DPP Partai Demokrat Ingin Kembali Fokus

Riefky menyampaikan, masyarakat dapat membantu melaporkan ke Kantor Partai Demokrat terdekat jika mengetahui ada pihak yang membohongi masyarakat.

Contohnya, itu mengajak masuk menjadi pengurus partai Demokrat. Maka, pihak tersebut mengatasnamakan dan menggunakan lambang Partai Demokrat secara ilegal.

“Laporan tersebut akan kami teruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis Pasal 100 ayat (1).

Itu menerangkan, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang merk-nya terdaftar milik pihak lain, maka dapat di tuntut pidana penjara paling lama lima tahun.

“Selain dapat di pidana, itu juga didenda paling banyak Rp2 miliar,” ujarnya.

Riefky berharap, kepada pihak-pihak yang menurutnya sebagai begal politik segera berhenti mengganggu kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat.

Apalagi, ini masih menghadapi krisis pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi di berbagai daerah.

“Kami Partai Demokrat ingin segera kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat di Indonesia,” ujarnya. (Rls/Ceng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.