Pemkab Ciamis dan DPRD Didemo HMI, Anggaran Covid-19 dan Persoalan Otonomi Daerah Dipertanyakan

oleh -5 views
Pemkab Ciamis dan DPRD

INSIDEN24 – Pemkab Ciamis dan DPRD didemo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis. Mereka mempertanyaksn anggaran Covid-19 serta otonomi daerah.

Rabu (1/9/2021) siang aksi berlangsung di Pendopo Ciamis dan DPRD Ciamis. Mereka mendapatkan pengawalan ketat aparat TNI, Polri dan Satpol PP.

Pantauan Insiden24.com, aksi HMI di Pendopo Ciamis berjalan tertib karena hadir Bupati Ciamis menemui massa aksi. Sementara saat aksi di DPRD Ciamis sempat ricuh karena Ketua DPRD Ciamis tak menemui mahasiswa tanpa alasan jelas yang bisa di terima mahasiswa.

Karena kekecewaan itulah pagar depan Gedung DPRD Ciamis roboh. Mahasiswa pun melakukan aksi bakar ban di Jalan Ir H Juanda Ciamis. Sehingga arus lalu lintas Jalan Ir H Juanda sempat dialihkan ke Jalan Galuh dan Tentara Pelajar.

Korap Aksi HMI Kabupaten Ciamis Tatang Sutisna mengatakan, saat ini Pemkab Ciamis tidak ada inovasi dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran Covid-19.

“Kami menilai tidak ada langkah alternatif dalam pemenuhan visi misi perencanaan pembangunan oleh Bupati Ciamis sekarang,” ujarnya.

Tatang  berkesimpulan tak ada inovasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Covid-19, terlihat dari anggaran pada tahun 2020 lebih besar pada penanggulangan ekonomi, itu pun untuk infrastruktur.

Karena itu pihaknya  menuntut Bupati Ciamis agar melaksanakan otonomi daerah secara utuh. Kedua, adanya skala prioritas penanggulangan Covid-19 untuk kebutuhan masyarakat.

“Kami menuntut agar hentikan segala bentuk pembangunan infrastruktur karena tidak menunjang pemulihan ekonomi,”  ujarnya.

Tatang menyebutkan, piahknya terakhir  meminta agar memaksimalkan peran pengawasan legislatif (DPRD) Ciamis dalam mengatasi persoalan pandemi dan pembangunan daerah.

“Tolong itu ada perhatian,” katanya.

Pemkab Ciamis dan DPRD Didemo HMI, Ini Jawaban Bupati

Menanggapi hal itu Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya menyampaikan, mengenai pengelolaan anggaran Covid-19 pihaknya telah di dampingi dan dikawal kepolisian  dan kejaksaan.

“Transparansinya sangat transparan penggunaannya. Bisa dicek, khusus anggaran Covid-19,” katanya

Herdiat menyebutkan, terkait infrastuktur, meski dalam kondisi pandemi tetap berjalan tapi harus di lakukan secara bersama-sama. Sehingga ada penanganan Covid-19 dan laju pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, tidak fokus pada penanganan Covid-19 saja, sementara laju pertumbuhan ekonomi di abaikan. Harus ada penanganan bersama-sama,” katanya.

Herdiat megatakan, mengenai otonomi daerah harus tetap menaati aturan undang-undang yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan. Karena otonomi daerah sudah di laksanakan semaksimal mungkin.

“Harus kita sadari, bahwa kita masih ketergantungan pada pemerintah pusat. PAD Ciamis hanya Rp 260 miliar. Sementara anggaran yang di butuhkan sampai Rp 2 triliun lebih. Jadi masih tergantung Pemerintah Pusat dan Provinsi,” katanya.

Keterangan Anggota DPRD Komisi A Ciamis Fraksi Demokrat Nur Muttaqin, Komisi A siap menampung aspirasi HMI .

“Kami akan segera rapat koordinasi dengan SKPD terkait , sesui dengan mitra kerja masing-masing,” ujarnya. (Ceng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.