KPK Bertugas Mengoordinasi dan Memonitor Pencegahan Korupsi 

oleh -6 views
KPK Bertugas

INSIDEN24 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas mengoordinasi dan memonitor pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu mengemuka saat rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi KPK RI secara virtual di Aula Setda Ciamis, Senin (30/8/2021). Bupati Ciamis Herdiat Sunarya pun mengikuti rakor virtual itu.

Pelaksanaan rakor berdasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Herdiat menyampaikan, upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah salah satunya dilakukan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi oleh KPK.

“Program tersebut merupakan bagian dari tugas KPK dalam mengoordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Bupati pun mengatakan Pemkab Ciamis telah berkolaborasi bersama KPK, Kemendagri, Kementerian PAN RB, dan kementerian terkait lainnya. Serta mengapresiasi peran aktif KPK RI yang telah mendampingi Kabupaten Ciamis dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

“Pada tahun 2020 hasil monitoring progres pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada Pemkab Ciamis mencapai 63% dan mencapai aksi yang cukup baik, ” tuturnya.

Tambah Herdiat, untuk mendapat pencapaian aksi yang baik pada tahun ini pihaknya akan mempercepat monitoring dan rapat evaluasi yaitu atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang di laksanakan oleh Pemkab Ciamis. Upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola aset dan optimalisasi pendapatan akan terus di lakukan.

“Kami berterima kasih kepada KPK yang telah mendampingi kami dalam rangka fungsi pengawasan. Kami juga mohon arahan agar ke depannya agar kami bisa lebih baik lagi,” ucapnya.

KPK Bertugas Mengevaluasi Capaian dan Kendala Pemda

Perwakilan KPK RI, Linda, mengatakan pelaksanaan rakor itu untuk mengevaluasi capaian dan kendala atau hambatan yang di hadapi Pemkab Ciamis.

“Terkait area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang di paparkan oleh beberapa OPD terkait,” ujarnya.

Linda menyampaikan, adapun area intervensi antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengawasan APIP, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Perizinan.

“Selain itu, kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Tata Kelola Keuangan Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” katanya. (Ceng/Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.