Ada Kejanggalan Anggaran Covid-19 di Ciamis, Mahasiswa Mengaku Akan Mendorong ke Ranah Hukum

oleh -7 views
Ada Kejanggalan Anggaran Covid-19

INSIDEN24 – Ada kejanggalan anggaran Covid-19 di Ciamis, membuat mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cipayung (AMC) Kabupaten Ciamis mengaku akan menyiapkan langkah ke ranah hukum.

Koordinator Aksi Irsal Muhammad mengatakan, pada Kamis (2/9/2021) tiga organisasi PMII Ciamis, IMM Ciamis dan GMNI Ciamis telah melakukan audensi ke kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis.

“Kedatangan kami  mempertayakan transparansi anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 dan 2021,” katanya, Minggu (5/9/2021).

Kata Irsal, audiensi muncul karena ketidakpuasan mahasiswa atas jawaban Bupati Ciamis Herdiat Sunarya seminggu lalu saat mahasiswa aksi yang mengatakan bahwa anggaran Covid-19 sudah transparan.

“Saat kami audiensi ke BPKD dan mengupas semua angaran Covid-19, kami temukan selisih realisasi anggaran berikut persentasenya,” ucapnya.

Kejanggalanya itu, ungkap Irsal, tahun 2020 maupun tahun 2021 per bulan Juli 2021. realisasi anggaran Covid-19 dari hasil refocusing APBD Ciamis tahun 2021 baru mencapai 33 persen.

“Padahal saat ini sudah mendekati penghujung akhir tahun, “ucapnya.

Kejanggalan Anggaran Covid-19, Banyak Selisihnya

Kejanggalan anggaran Covid-19 pun, lanjut Irsal, banyak selisihnya yakni dari data pengelolaan anggaran Covid-19 ada tiga poin. Bidang Penanganan sebesar Rp 29.103.858.003, namun realisasi hanya Rp 27.566.449.729, dengan selisih Rp  1.537.408.274. Lalu Penanganan Dampak  Ekonomi sebesar Rp 87.619.288.082, namun realisasi hanya Rp 87.354.747.450 dengan Selisih Rp 264.540.632.

Penyediaan Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial) sebesar Rp 25.824.881.000, namun realisasi hanya Rp 25.699.944.509 dengan selisih Rp 124.936.491.

“Jadi, totalnya sebesar Rp 142.548.027.085, tapi realisasinya hanya Rp  140.621.141.688. Artinya, terdapat selisih sebesar Rp. 1.962.885.397, makanya kami mempertanyakan itu,” katanya.

Irsal mengaku kecewa dengan jawaban BPKD Ciamis yang di wakili Solihin sebagai Sekretaris BPKD Ciamis.

“Jawabannya justru banyak mengeluh, capeklah, pusinglah. Ironisnya, BKPD mencairkan anggaran Covid-19 kepada SKPD pengusul secara gelondongan tanpa mengetahui rinciannya seperti apa. Kami tanya soal pengadaan ventilator saja, justru mengatakan tidak tahu,” ucapnya.

Irsal menyebutkan, anggaran itu tersebar pada beberapa SKPD bahkan di kecamatan.

“Itu yang kami pertanyakan kenapa ada selisih miliaran rupiah, dan ini patut kita dorong ke ranah hukum,” ujarnya.

Kejanggalan Anggaran Covid-19 di Ciamis, Mahasiswa Merasa Miris

Ketua IMM Ciamis Danu Wijaya mengatakan, hasil kajian pihaknya atas realisasi dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya Bulan Juni Tahun Anggaran 2021.

“Kita ketahui anggaran tersebut ditandatangani oleh Bupati Ciamis tanggal 14 Juli 2021, ditemukan selisih sebesar Rp 31.335.233,” tuturnya.

Danu menjelaskan, dalam laporan realisasi tersebut alokasi DAU/DBH Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.099.393.370.000.

“Kami menemukan dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya sebesar Rp 88.140.013.041. Kemudian dipersentasekan menjadi 8,02 persen dari Rp 1.099.393.370.000. Nah, setelah kami hitung ulang ternyata dukungan pendanaan tersebut seharusnya Rp  88.171.348.274. Nilai inilah yang seharusnya memenuhi 8,02 persen dari Rp 1.099.393.370.000,” kata Danu.

Ironisnya, Danu menilai bahwa laporan realisasi dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya sudah ditandatangani Bupati Ciamis Herdiat Sunarya.

“Mirislah sampai kecolongan begitu” katanya.

Lebih jauh Danu menjelaskan, pihaknya terus malakukan kajian atas realisasi anggaran penanganan Covid 19 di Kabupaten Ciamis yaitu mulai dari alokasi anggaran di tujuh Kelurahan yang peruntukannya untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal  total anggaran sebesar Rp 6.049.679.973. Kemudian, total anggaran sebesar Rp 22.971.428.568 untuk insentif tenaga kesehatan.

“Dan masih banyak lagi anggaran lain untuk penangan Covid-19 yang akan kami ungkap ke publik. Ini sebagai wujud Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Adapun nanti akan berdampak hukum, kami dorong aparat penegak hukum untuk menyikapinya dengan serius,” ujarnya.

Semantara itu Sekretaris BKPD Ciamis Solihin tidak terlalu banyak menangapi soal tudingan kejanggalan anggaran Covid-19 di Ciamis. Menurutnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19 akan mencapai 100 persen.

“Hingga saat ini sudah diserap sekitar 30 persen dan Insya Allah tahun ini akan terserap semua. Kami juga merealisasikan anggaran sesuai dengan aturan yang ada,” ucapnya. (Ceng/Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.