Visi Pembangunan Kabupaten Ciamis “Mission Impossible” Kata Pengamat Sospol, Ini Alasannya

oleh -7 views
Visi Pembangunan Kabupaten Ciamis

INSIDEN24 – Visi pembangunan Kabupaten Ciamis di mata Pengamat Sosial Politik (Sospol) Ciamis Endin Lidinillah dinilai “mission impossible” atau misi yang tak mungkin. Warga Ciamis yang merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi itu menyampaikan berbagai alasan sehingga menyimpulkan hal tersebut.

Endin menyebutkan, Reformasi 1998 telah mengantarkan adanya amandemen UUD 1945 yang diantaranya menghasilkan otonomi daerah, pilpres, dan pilkada langsung. Dampaknya, melalui UU Nomor 25 Tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan pun diubah yang tadinya berdasarkan GBHN dan Repelita.

“Kini dibagi menjadi tiga kluster periode,” katanya, Selasa (7/9/2021).

Penuturan Endin, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dibentuk untuk periode 20 tahun serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKP) untuk periode satu tahun.

“Perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis pun mengikuti skema tersebut,” ucapnya.

Menurut Endin, pada 27 Januari 2009 RPJP Ciamis 2005-2025 ditetapkan dengan mengusung visi Dengan Iman dan Takwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025.

“Walaupun ditetapkan tahun 2009, RPJP tersebut mengambil start dari 2005,” ujarnya.

Endin menyebutkan, sebelum RPJP tersebut ditetapkan, perencanaan pembangunan lima tahunan Ciamis ditetapkan melalui Renstra Ciamis 2005-2009. Saat itu dibawah kepemimpinan Bupati Engkon Komara dan Wakil Bupati Dedi Sobandi mengusung visi Dengan Iman dan Takwa Ciamis Terdepan dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan Tahun 2009.

“Pasca RPJP ditetapkan tahun 2009, perencanaan pembangunan lima tahunan Ciamis ditetapkan melalui RPJMD Ciamis 2009-2014 di bawah lanjutan kepemimpinan Bupati Engkon Komara dan Wakil Bupati Iing Syam Arifin dengan mengusung visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis MANTAP Sejahtera Tahun 2014.

Kedua, tambah Endin, tahun 2012 terjadi peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan Ciamis yaitu berpisahnya Pangandaran dari Kabupaten Ciamis dengan ditetapkannya sebagai Daerah Otonomi Baru tanggal 16 Nopember 2012. Pemerintah Kabupaten Ciamis di bawah kepemimpinan Bupati Iing Syam Arifin dan Wakil Bupati Jeje Wiradinata yang baru terpilih pada Pilkada 2014 melakukan  perubahan RPJP Ciamis 2005-2025 tanggal 25 Juli 2014.

“Tetapi tetap mengusung visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025,” ujarnya.

Pada tanggal yang sama, kata Endin, dengan penetapan Perda Perubahan RPJP Ciamis 20005-2025 yakni 25 Juli 2014, Pemerintah Kabupaten Ciamis di bawah kepemimpinan Bupati Iing Syam Arifin dan WakIL Bupati Jeje Wiradinata menetapkan Perda tentang RPJMD Ciamis 2014-2019 dengan mengusung visi Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019.

“Pada akhir bulan Juli 2015, Jeje Wiradinata mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Ciamis karena mengikuti Pilkada Pangandaran dan digantikan Oih Burhanuddin yang dilantik tanggal 26 Januari 2016,” kata Endin.

Visi Pembangunan Ciamis “Mission Impossible”, Setelah Pangandaran Lepas

Kemudian, lanjut Endin, RPJMD 2014-2019 dilanjukan dengan RPJMD 2019-2024 yang merupakan periode lima tahun terakhir dari RPJP Ciamis 2005-2025 di bawah kepemimpinan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dan Wakil Bupati Yana D Putra dengan mengusung visi Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua.

“Dari uraian di atas, bisa dilihat bahwa visi RPJP Ciamis masih tetap tidak mengalami perubahan walaupun Pangandaran telah berpisah dari Ciamis yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025,” kata Endin.

Karena itu, kalau dianalisa melalui rumus umum perencanaan 3 W (Where we are now, Where we will go, and What Way will we use), visi RPJP Ciamis Maju Mandiri Sejahtera yang ditetapkan tahun 2009 tidak realistis sebab mengasumsikan Ciamis telah maju berdasarkan visi Renstra Ciamis 2005-2009 yakni Ciamis Terdepan dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan Tahun 2009.

“Padahal, realitasnya tidak terjadi. Misalnya, pada sektor pariwisata Ciamis tidak lebih baik dari Pariwisata Kota Bandung saat itu,” ujarnya.

Kelemahan visi RPJP Ciamis selanjutnya, lanjut Endin, adalah tidak diubahnya visi RPJP Ciamis saat perubahan tahun 2014, padahal eksistingnya berubah dengan lepasnya Pangandaran. Visi Maju Mandiri Sejahtera berani ditetapkan karena Ciamis punya sekor pertanian dan parwisata.

“Ketika Pangandaran lepas, sangat berat Ciamis akan Maju Mandiri dan Sejahtera di tahun 2024 dengan hanya mengandalkan sektor pertanian,” ucapnya.

Visi Pembangunan Ciamis “Mission Impossible”, Tak Bisa Dibebankan Sepenuhnya kepada Bupati Sekarang

Endin menambahkan, karena RPJMD Ciamis merupakan implementasi lima tahunan dari RPJP yang 20 tahun, maka ketika RPJP-nya sudah ada kekurangtepatan  terkait konteks dan input saat penyusunannya dipastikan RPJMD Ciamis akan mengalami misscontect dan input yang akhirnya proses pelaksanaannya akan sulit, dan berujung pada pencapaian produk yang “mission impossible”.

“‘Mission impossible’ tersebut dengan mudah terlihat ketika makna visi Ciamis Maju Mandiri Sejahtera yang ada dalam dokumen RPJP tersebut didialogkan dengan realitas yang terjadi saat in.

Misalnya RPJP menyatakan bahwa mandiri itu bermakna suatu kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan potensi yang ada di daerah dan mampu mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.

“Sementara realitasnya, versi penelitian Badan Pemeriksa Keuangan, Ciamis masih menjadi daerah yang tergantung kepada pusat dan belum mandiri secara fiskal. Karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ciamis terhadap pendapatan daerah hanya berada di angka 9 persen, jauh dari angka 50 persen sebagai indikator tipe daerah yang mandiri,” ujarnya.

Endin menyebutkan, makna sejahtera di RPJP adalah suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kehidupan beragama yang mantap, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tentram.

“Realitasnya semua bisa melihat dan merasakan makna itu jauh dari kenyataan. Masih adanya 79 ribu penduduk Miskin (tahun 2019) dan 31 ribu pengangguran (2019) mengonfirmasi ‘mission impossible’ visi maju mandiri dan sejahtera tersebut,” ucapnya.

Karena  visi RPJMD 2019-2024 ini lanjutan dari visi RPJMD sebelumnya dan turunan dari visi RPJP yang ditetapkan tahun 2009 silam, sambung Endin, maka etika visi RPJMD Ciamis 2019-2024 itu tidak tercapai. “Namun itu tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Bupati Ciamis Herdiat Sunarya sekarang.

Ada kontribusi bupati-bupati sebelumnya yang juga belum berhasil mencapai visi RPJMD pada masa pemerintahannya, tetapi diklaim berhasil demi sebuah citra progresivitas pembangunan,” tuturnya. (Ceng/Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.