Analisa HMI Ciamis Ada Potensi Penyalahgunaan Anggaran di DPMD, Perlu Dievalusi dan Audit 

oleh -3 views
Analisa HMI Ciamis

INSIDEN24 – Analisa HMI Cabang Ciamis ada potensi penyalahgunaan anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ciamis, sehingga perlu dievaluasi dan audit.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ciamis Ilham Nur Suryana mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi ke DPMD Ciamis, Selasa (14/9/2021). “

Kami melakukan audiensi tentang evaluasi indikator capaian penguatan otonomi desa dan realisasi pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana desa melalui Padat Karya tahun 2020,” katanya, Rabu (15/9/2021).

Ilham menyampaikan, adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian  hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

 “Tentunya tujuannya demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Kata Ilham, tujuan dan strategi serta arah yang diambil oleh pemerintah daerah itu tidak berbanding lurus dengan target persentase desa mandiri yang tertulis pada dokumen perencanaannya sendiri.

Tertera dalam RPJMD tercantum bawah target persentase desa mandiri yang sangat minim hanya 0,01% per tahun dari kondisi awal 0,62, di akhir periode mencapai 0,71.

“Kemudian korelasi antarmisi Bupati Ciamis poin 6 dengan RKPD tahun 2021, pada OPD DPMD tidak ada program penguatan otonomi desa,” tuturnya.

Ilham menyebutkan, hanya ada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa senilai Rp 1.633.500.000, Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna senilai Rp 1.031.454.000, serta Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa sejumlah Rp 2.480.500.000.

“Ketika kita bagi ke 258 desa kurang lebih Rp 19.944.000 per desa yang dikeluarkan Pamkab Ciamis untuk pemberdayaan desa. Padahal untuk pemenuhan visi-misi bupati dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan prioritas 2 setelah kebutuhan pelayanan dasar,” ujarnya.

Penuturan Ilham, selain itu juga atas perbandingan antarbelanja kegiatan yang tercantum dalam realisasi anggaran Covid-19 tahun 2020. Pada kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa melalui Padat Karya yang dikelola DPMD senilai Rp 71.509.500.000.

“Itu lebih besar daripada Kegiatan Peningkatana Kapasitas Pengelolaan Lahan dan irigasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp 4.000.000.000,” ucapnya.

Pihaknya menilai Pemkab Ciamis belum memprioritaskan dengan matang kebutuhan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Serta tidak ada output yang berkelanjutan atas pengelolaan anggaran dampak pemulihan ekonomi akitbat pandemi Covid-19.

“Berdasarkan analisa kami, dari total anggaran senilai Rp 71.509.500.000, jika dibagikan kepada 258 desa hanya mencapai besaran Rp 277.166.666 yang diserap oleh setiap desa secara rata,” kata Ilham.

Analisa HMI Ciamis, Pemkab Ciamis Tak Betul-betul Memaksimalkan Potensi Pengeluaran dan Pendapatan

Ilham menduga adanya potensi penyalahgunaan anggaran atas kegiatan tersebut.

 “Jika hal ini terjadi sangat disayangkan, ketika pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi. Pamkab Ciamis tidak betul-betul memaksimalkan potensi pengeluaran dan pendapatannya,” ucapnya.

Ilham menyimpulkan, berdasarkan hasil kajian evaluasi indikator capaian penguatan otonomi desa dan realisasi pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana desa melalui Padat Karya tahun anggaran 2020 pihaknya memberikan beberapa rekomendasi. Diantaranya pemerintah daerah harus melaksanakan pembinaan atas penguatan otonomi desa secara maksimal melalui arah kebijakan. Program kerja dan capaian indikator juga harus relevan dengan pemenuhan visi-misi untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa.

“Memaksimalkan kinerja DPMD Kabupaten Ciamis dalam melakukan pembinaan dan edukasi pemerintah dan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Serta evaluasi dan audit ulang atas realisasi program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa melalui Padat Karya yang dikelola DPMD senilai Rp.71.509.500.000,” ucapnya.

Ditambahkan Ilham, langkah advokasi HMI Ciamis tidak hanya sampai pada tahap audiensi saja. Namun akan melayang surat permohonan audit ulang atas realisasi program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa melalui Padat Karya yang dikelola DPMD Ciamis. “Karena kami melihat ada potensi penyalahgunaan anggaran pada kegiatan tersebut,” ucapnya.

Ilham juga menyayangkan pada saat audiensi pihaknya hanya diterima oleh  Sekretaris DPMD dan beberapa perwakilan bidang.

 “Padahal di waktu yang sama Pak Kepala Dinas DPMD ada di sekitar lokasi kantor, namun tidak menemui kami untuk berdialog,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris DPMD Ciamis Susi Moulidina mengatakan sangat setuju atas rekomendasi yang disampaikan HMI Ciamis. “Kami berterima kasih HMI telah melakukan audensi dan kami memang perlu masukan-masukan dari HMI,” tuturnya, singkat. (Ceng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.