Banyak Temuan BPK-RI di DPUPRP Ciamis, AMPP Akan Kawal Sampai ke Penegak Hukum

oleh -7 views
Banyak Temuan

INSIDEN24 – Banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di DPUPRP Ciamis, Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) akan kawal sampai ke penegak hukum.

Senin (20/9/2021) pagi AMPP melakukan aksi di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang  dan Pertanahan (DPUPRP)  Kabupaten Ciamis.

Koordinator Aksi dari AMPP Ifan Shofarudin Jaohari mengatakan, DPUPRP dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal.

“Carut marut pembangunan infrastruktur sangat terlihat di berbagai pelosok Kabupaten Ciamis,” katanya.

Ifan menyampaikan pula ada carut-marut dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

“Kami AMPP menilai banyaknya kesalahan dan carut-marutnya DPUPRP Kabupaten Ciamis,” ujarnya.

Kata Ifan, ada beberapa poin koreksi untuk DPUPRP yaitu hampir 80% pekerjaan infrastruktur yang pelaksanaannya oleh pihak ketiga tidak menggunakan protokol kesehatan. Padahal dalam kontrak pekerjaan ada  pernyataan di bawah materai semua perusahaan akan menggunakan protokol kesehatan.

“Sebagian besar pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak menggunakan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja),” katanya.

Selain itu kata Ifan, DPUPRP tidak memprioritaskan jalan kabupaten di perbatasan yang menjadi wajah muka Kabupaten Ciamis. Contohnya di Kecamatan Cidolog perbatasan Langkaplancar, di Kecamatan Banjaranyar yakni Desa Langkapsari, Desa Pasawahan.

“Sangat miris kalau melihatnya dan sangat memprihatinkan, ” ujarnya.

Poin lainnya , penjelasan Ifan, fungsi pengawasan di DPUPRP dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh pihak ketiga tidak berjalan dengan baik.

“Banyak temuan BPK RI dalam pekerjaan infrastruktur, contohnya di tahun 2020 lebih dari 10 pekerjaan,
itu menjadi tolak ukur dari kegagalan DPUPRP,” tuturnya.

Banyak Temuan BPK-RI di DPUPRP, Akibat tidak Berfungsinya Pengawasan

Tambah Ifan, secara temuan BPK-RI memang secara administrasi selesai dengan adanya pengembalian.

“Tapi dengan adanya pencairan anggaran pekerjaan tersebut menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dari pengawas internal DPUPRP tidak berfungsi,” ucapnya.

Ifan menilai  tim Professional Hand Over (PHO)-nya pun hanya sebatas formalitas saja.

“Ini menimbulkan pertanyaan apakah ada permainan antara pengusaha dengan pejabat DPUPRP Ciamis, pengawas dan tim PHO,” ucapnya.

Seharusnya, kata Ifan, fungsi pengawasan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya pengawas di lapangan hanya datang sekali dua kali.

“Padahal di lapangan sangat jauh secara kualitas pada kenyataannya,” tuturnya.

Ifan mencontohkan, banyak masalah yang terjadi di lapangan. Salah satunya, rendahnya mutu produk hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kurang tepatnya waktu penyelesaian pekerjaan, rendahnya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dari yang diharapkan. Itu poin permasalahan yang kami garis bawahi, ” tuturnya.

Lanjut Ifan,  DPUPRP harus segera menyelesaikan pembangunan Stadion Atletik Ciamis yang mangkrak sejak pembangunan dengan menggunakan anggaran tahun 2016.

“Jangan menjadi “proyek Hambalang” nya Ciamis yang penuh dengan permasalahan dan tidak sesuai dengan standar,” katanya.

Ungkap Ifan, dengan begitu AMPP menuntut DPUPRP memperbaiki fungsi dan tugasnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Apabila di lapangan tidak terlihat perkembangan perbaikan yang dilakukan DPUPR maka akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar.

“Kami akan terus mengawal kinerja DPUPR di lapangan, hingga sampai ke penegak hukum,” tuturnya. (Ceng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.