Dua Tersangka Korupsi Pengadaan Finger Print Dinas Pendidikan Ciamis Akan Disidang di PN Tipikor Bandung

oleh -6 views
Dua Tersangka Korupsi

INSIDEN24 –  Dua tersangka korupsi pengadaan finger print Dinas Pendidikan Ciamis akan disidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas 1A Bandung.

Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ciamis Yuyun Wahyudi perkara dugaan korupsi pengadaan finger print memasuki tahapan lanjutan.

“Kami limpahkan perkara kasusnya berikut dua tersangka WH dan YSM ke PN Tipikor Bandung,” kata Kejari kapada wartawan, Rabu (22/9/2021), di Kantor Kejaksaan Negeri Ciamis, Jalan Siliwangi, Ciamis Kota.

Yuyun menyampaikan bahwa WH pernah menjabat sebagai Sekdis Pendikan (Disdik) Ciamis tahun 2017-2018, sementara YSM selaku penyedia finger print.

“Kasus keduanya penyelewengan pengadaan mesin absensi SD dan SMP di Kabupaten Ciamis tahun 2017/2018 dengan kerugian negara Rp 804.315.000,” ujarnya.

Kajari meyampaikan, keduanya kini statusnya telah menjadi tersangka sejak 31 Mei 2021. Bahkan dari keduanya ada Barang Bukti (BB) sebanyak 61 item. Baik bukti surat-surat,  hingga 52 saksi dan dua orang ahli dari LKPP dan Auditor Kejati Jabar.

“Dari semua BB itu, kami limpahkan perkaraya ke PN Tipikor Bandung,” katanya.

Yuyun menyampaikan, WH dan YSM dikenakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal itu sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Pasal itu yang kami kenakan kedapa dua tersangka,” ujarnya.

Dua Tersangka Korupsi Modusya Melakukan Mark Up

Tambah Yuyun, mengenai awal kasus tersebut, WH mengenalkan YSM kepada pihak UPTD Pendidikan setiap kecamatan di Kabupaten Ciamis. Ia menawarkan pengadaan finger print seharga Rp 4 juta, padahal sebelumnya YSM menawarkannya dengan harga Rp 2,4 juta.

“Sampailah kesepakatan Rp 4 juta yaitu dengan keuntungan  UPTD akan dapat fee Rp 1 juta per unit apabila sekolah bayar tunai, dan fee Rp 500 ribu apabila kredit,” katanya.

Kata Kejari, jelas kasus ini ada dugaan mark up atau menaikkan harga barang dalam pengadaan pembelian mesin absensi.

“Padahal YSM membeli mesin absensi finger print itu  hanya Rp 1.540.000, belum termasuk ongkir dan pajak,” ujarnya.

Mengenai modusnya, kata Kajari, yaitu menutup merek mesin absensi asli dengan stiker dari perusahaan YSM.

“Maksudnya agar seakan-akan tidak ada di pasaran, tujuanya kesana,” ucapnya. (Ceng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.