Kebijakan APBD Ciamis, Lebih Memprioritaskan PNS  Ketimbang Masyarakat

oleh -7 views
Kebijakan APBD Ciamis

INSIDEN24 – Kebijakan APBD Kabupaten Ciamis lebih memprioritaskan PNS (Pegawai Negri Sipil) yang minoritas, ketimbang masyarakat pada umumnya.

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis Ilham Nur Suryana yang menurutnya APBD sekarang tidak pro masyarakat.

“Padahal, kebijakan APBD merupakan alat akuntabilitas kebijakan ekonomi dan otoritas pengendalian arah kebijakan daerah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,” katanya.

Ilham menyampaikan, berdasarkan analisa perbandingan dokumen APBD 2019, 2020, 2021, dan LHP BPK RI, menunjukkan rata-rata per tahunnya 10,16% Pendapatan Asli Daerah, 74,49% Dana Perimbangan, dan 15,35% Penghasilan Lain Yang Sah.

“Atas analisa tersebut kami menemukan bahwa Kebijakan APBD Ciamis lebih memprioritaskan PNS yang minoritas, ketimbang masyarakat pada umumnya,” ucapnya.

Pihaknya menilai, alokasi APBD yang tidak efisien dan pemenuhan visi-misi yang tidak maksimal.

“Realisasi APBD yang sering kali terjadi kelebihan pembayaran proyek dan kewajiban pajak aset daerah yang tidak dipenuhi, ” ucapnya.

Menurut Ilham,  perhatian APBD Ciamis kepada PNS, jika persentasenya 72,83% alokasi anggaran untuk keperluan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat hanya sebesar 34,29%. Padahal ketika dilihat jumlah PNS di Ciamis ada 9.555 orang, sedangkan jumlah masyarakat Kabupaten Ciamis 1.430.262 orang.

“Sangat wajar ketika pembangunan di Ciamis lambat karena terjadi disorientasi dalam kebijakan APBD. Seharusnya berimbang antara kebutuhan masyarakat dan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat,” tuturnya.

Kebijakan APBD Ciamis Banyak yang Tidak Efisien

Kemudian penuturan Ilham,  pada alokasi kegiatan belanja APBD yang tidak efisien, bisa di lihat pada dokumen realisasi APBD 2021 per enam bulan. Kondisi belanja operasi sangat berbeda jauh dengan belanja modal uang hanya di angka Rp 521.413.009.887. Sedangkan untuk belanja operasi, di dalamnya belanja pegawai sebesar Rp 945.433.522.786, dan belanja barang dan jasa Rp 698.892.979.050.

“Justru hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar satuan kerja yang bersifat internal pemerintah,” katanya.

Ilham mencontohkan, seperti Dinas Pendidikan, 86,40% di alokasikan untuk belanja operasi, dan 14,60% untuk belanja modal. Kemudian hal serupa terjadi pada Dinas Kesehatan, 91,10% untuk belanja operasi, sedangkan belanja modalnya hanya 8,90%. Artinya aktivitas pelayanan dasar yang berbicara pendidikan dan kesehatan, hanya memprioritaskan keperluan internal pemerintahan.

“Selain itu dengan kondisi yang tidak sebanding dengan dampak terhadap pelayanan dan pemberdayaan masyarakatnya dalam aspek pelayanan dasar,” tuturnya.(Ceng/Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.