Pembangunan Infrastruktur Diperhatikan, Persoalan Kemiskinan Terpinggirkan. Kebijakan APBD Ciamis Disorot

oleh -14 views
Pembangunan Infrastruktur Diperhatikan,

INSIDEN24 – Pembangunan infrastuktur diperhatikan, persoalan kemiskinan terpinggirkan. Hal itu terlihat dalam kebijakan APBD Kabupaten Ciamis sehingga mendapat sorotan dan keprihatinan sejumlah elemen masyarakat.

Menurut Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis Ilham Nur Suryana, kebijakan APBD saat ini mementingkan infrastruktur.

“Adanya ketimpangan kebijakan APBD pada pemenuhan capaian misi point 3 yaitu, tentang membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal,” ucapnya, Senin (11/10/2021).

Tentu, kata Ilham, yang paling berperan dalam sektor tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja, DPMD, dan DKUKMP. Akan tetapi pada kebijakan APBD-nya sangat minim, jauh lebih kecil daripada urusan pemeritahan bagian Sekretariat Daerah sebesar Rp 90.049.729.600.

” Bahkan bagian Sekretariat DPRD sebesar Rp 40.946.419.500, padahal bukan pelayanan dasar,” ucapnya.

Padahal, ucap Ilham, ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa untuk pemenuhan visi-misi kepala daerah menjadi Prioritas II, setelah prioritas Prioritas I untuk pelayanan dasar.

“Sangat kontradiktif dengan aturan yang berlaku ketika anggaran untuk pemenuhan visi-misi kepala daerah,” ujarnya.

Lanjut Ilham,  selain itu tidak efisiennya pengelolaan APBD Ciamis. Terlihat pada kegiatan belanja DPUPRP sebesar Rp 307.322.268.400, Akan tetapi untuk Dinas Sosial sebesar Rp 8.743.560.572.

“Artinya kebijakan APBD Ciamis lebih perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Suatu hal yang mustahil Kabupaten Ciamis bisa memetakan persoalan kemiskinan dan persoalan masyarakat lainnya, ketika tidak ada perhatian dalam kebijakan APBD-nya,” ujarnya.

Pembangunan Infrastruktur Diperhatikan, Namun Belum Memaksimalkan PAD

Kemudian, lanjut Ilham, pada kondisi objektif APBD Ciamis, masih belum memaksimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam pengalokasian APBD-nya pun seringkali 72,83% di habiskan pada oprasional pemerintah yang tidak jelas outputnya,” ujarnya.

Kata Ilham, harus menjadi catatan pemerintah daerah khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupate Ciamis, karena sering kali terjadi pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengenai kelebihan penggunaan anggaran.

“Kita ketahui pada kegiatan infrastruktur dan pendataan pembayaran pajak aset daerah yang belum terpenuhi kewajiban pajaknya,” ucapnya.

Karena itu, tambah Ilham, HMI Ciamis merekomendasikan untuk memaksimalkan penataaan kebijakan APBD Ciamis yang berorientasi untuk kebutuhan masyarakat luas. Selain itu memaksimalkan orientasi pengalokasian APBD  Ciamis untuk kebutuhan masyarakat.

“Serta menyiapkan perencanaan strategi dalam upaya meningkatkan PAD Ciamis dalam bentuk master plan investasi di Kabupaten Ciamis, ” tuturnya. (Ceng/Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.