Forum Mujahid Tasikmalaya Mendesak Cabut Permendikbud Ristek Tentang PPKS 

oleh -7 views
Forum Mujahid Tasikmalaya

INSIDEN24 – Forum Mujahid Tasikmalaya (FMT) mendesak cabut Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekekrasan Seksual (PPKS).

Kejadiannya, Rabu (19/11/2021) siang, dari FMT yang juga di dalamnya ada aktivis, LSM dan ormas dari Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Mereka saat itu mendatangi Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.

Tuntutan mereka, menolak dan berharap ada pencabutan tentang Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS. Mereka harap itu agar disampaikan kepada Presiden, MPR, DPR RI, Kejaksaan Agung RI, Kapolri serta lembaga yang berwenang.

Ketua Forum Mujahid Tasikmalaya, Ir H Nandang Nurjamil menyebutkan, pertama tuntutannya menolak dan mencabut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS. Yakni, perguruan tinggi terkhusus ketentuan pada Pasal 5 Ayat 2 yang memberikan peluang terjadinya hubungan seksual atas dasar suka sama suka.

“Padahal sebuah hungangan seksual harus dibenarkan ketika ada ikatan pernikahan yang sah secara hukum,” paparnya.

Nanang menjelaskan, jika aturan ini dibiarkan berlaku, maka tentunya akan dijadikan sebagai landasan legalitas. Sebab, adanya suatu hungangan seks bebas atas dasar suka sama suka tentunya akan menghancurkan moral generasi bangsa.

“Tuntutan kami selanjutnya, hentikan persekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama serta upaya politisasi pembubaran lembaga Majlis Ulama Indonesia (MUI). Dimana disuarakan oleh para pembenci Islam dan kelompok-kelompok phobia,” terangnya.

Nanang menegaskan, MUI harus tetap ada dengan segala fungsi, aktivitas, kewenangan dan eksistensinya.

“Maka, jika tidak terbukti apa yang dituduhkan, kami memohon segera bebaskan tiga ulama kami yang ditangkap Densus 88. Yakni, Ustaz Ahmad Farid Okbah, Ustaz Anung Al-Hamad dan Ustaz Zain An-Najah,” paparnya.

Forum Mujahid Tasikmalaya, Cabut Perpres Nomor 14

Pihaknya meminta juga mencabut saksi pada Perpres No. 14 Tahun 21 pasal 13a hurup a, b dan c. Yaitu, tentang penundan penghentian pemberian sosial dan bansos. Serta, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan denda bagi warga masyarakat yang belum divaksin.

“Sanksi ini telah menimbulkan keresahaan dan ketakutan di tengah masyarakat. Terutama, para lansia yang terpaksa tidak bisa mendapatkan bantuan dan pelayanan apapun karena adanya aturan dan sanksi tersebut,” jelasnya.

Sementara, lanjut Nanang, tidak semua lansia layak mendapatkan vaksin. Sebab, adanya beragam penyakit komorbid yang di deritanya.

“Memang ada program vaksinasi. Namun, dalam pelaksanaannya, sejatinya harus di lakukan secara adil dan bijaksana,” terang Nanang.

Poin keempat, lanjut Nanang, segera lakukan pencegahan dan penindakan terhadap timbulnya dan berkembangnya kembali paham komunisme. Khususnya, itu dengan beragam cara dan upaya oleh antek-antek PKI.

“Kami para mujahid dan umat muslim Tasikmalaya siap berjihad melakukan perlawanan. Khususnya, pada pihak-pihak yang melakukan beragam upaya untuk menumbuhkan kembali paham komunis,” ungkap Nanang.

Poin kelima, sambung Nanang, tangkap dan proses seadil-adilnya para buzer bayaran. Serta, kelompok-kelompok para Islam phobia yang selama ini sering membuat onar dan merusak kerukunan antar umat beragama.

“Mereka selalu memancing kemarahan umat Islam dengan membuat beragam opini di berbagai media. Khususnya, yang berkonotasi menyesatkan, menyela, menista dan melecehkan para ulama, santri serta syariat Islam. Itu termasuk para oknum pejabat negara yang telah memanfaatkan krisis pandemi untuk meraup keuntungan pribadi,” terang Nanang.

Pernyataan Sekjen Lsm Jawara DPC Kota Tasik, Sule, menuntut kepada pemerintah agar berhenti menahan hak rakyat. Yakni, dengan alasan tidak mempunyai sertifikat vaksin (belum di vaksin).

“Kami juga menutut tentang masalah bentuk pemberian label “Wajib Vaksin” bagi masyarakat untuk vaksinasi. Padahal jelas, vaksinasi merupakan bagian dari ‘hak’ atas kesehatan yang di jamin oleh konstitusi, yaitu UU No. 36/2009, UU No. 4/1984 dan UU No. 11/2005,” tuntas Sule (Indra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.