Kasus Oknum Ustaz di Bandung Cabuli 14 Santriwati hingga Diantaranya Punya Anak, Kopri Kota Bandung Mengecam Keras

oleh -165 views
Kasus Oknum Ustaz di Bandung

INSIDEN24 – Kasus oknum ustaz di Bandung cabuli 14 santriwati hingga diantaranya punya anak, dikecam Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Pengurus Cabang Kota Bandung.

Ketua Kopri Kota Bandung Imelda Islamiyati mengecam keras perbuatan oknum ustaz atau guru berinisial HW yang melakukan pencabulan.  Oknum ustaz itu mengajar di salah satu pesantren di Cibiru, Kota Bandung.

“Akibat perbuatan HW itu menyebabkan belasan perempuan di bawah umur mengandung hingga ada yang telah melahirkan bayi,” ujarnya, Kamis (9/12/2021).

Kata Imelda, kasus oknum ustaz tersebut telah disidangkan Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, tetapi kasus ini begitu tertutup.

“Ini adalah potret bahwa Kota Bandung sangat darurat pelecehan atau kekerasan seksual. Dan kasus seperti ini seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa dan sering terjadi di lingkungan masyarakat,” katanya.

Imelda mengatakan, Kopri Kota Bandung akan mengawal ketat kasus kekerasan seksual di Kota Bandung. Serta mendesak kepada Kapolrestabes Kota Bandung, pemerintahan, lembaga dinas perempuan dan anak dalam mengawal kasus ini di pengadilan. Tentunya, untuk bersikap tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan keji tersebut berdasarkan Pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 atau ayat 2 jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Perempuan dan anak adalah aset bangsa, kekerasan seksual akan menjadi momok yang paling menakutkan bagi perempuan, terlebih jika masih di bawah umur karena akan meninggalkan luka dan tekanan secara psikologis bagi korban.

Kopri Kota Bandung juga mendorong sudah saatnya Semua Pihak bergerak bersama berbagai pihak mengawal kasus ini,” kata Imelda.

Kasus Oknum Ustaz di Bandung Cabuli 14 Santriwati, Antarlembaga Harus Saling Koordinasi

Imelda berharap antarlembaga saling membangun komitmen dan memperkuat jejaring koordinasi. Baik antar lembaga dan pemerintah dengan komunitas lembaga masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Kami mendorong penguatan kelembagaan baik di pusat maupun daerah dalam proses penegakan hukum dan menyiapkan pola pendidikan hak tumbuh  berkembangnya Anak,” ujarnya.

Imelda menuturkan, antarlembaga ini harus mendorong untuk memberikan penanganan terkait isu kekerasan seksual di Kota Bandung. Serta melakukan pembenahan terhadap sistem pengawasan di pesantren atau sekolah .

“Hal itu semata-mata untuk meminimalisasi potensi kekerasan seksual kembali terjadi di pesantren/sekolah. Terus bisa mengawasi sisi personal pengajar pesantren maupun memperkuat mekanisme aturan terkait pelaporan dan penanganan kekerasan seksual,” katanya.

Penegasan Imelda, penguatan koordinasi inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan.

“Terutama dalam menghadirkan peran negara dalam menjawab tantangan dan permasalahan perempuan anak,” tuturnya. (Ceng/Rls)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.