Semua OPD Yang Menggunakan APBD Perubahan Di Akhir Tahun Harus Diaudit

oleh -161 views

 

INSIDEN24 – Semua OPD ( Organisasi Perangkat Daerah) yang menggunakan APBD perubahan di akhir tahun harus diaudit.

Perihal ini disampaikan oleh Lingkaran Intelegensia Nusantara (LIN) Hernawan yang menyikapi Kebijakan Umum Anggaran dan Proritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan . Pasalnya, KUA- PPAS perubahan yang di sepakati Antara Bupati dan DPRD Kabupaten Ciamis yang merupakan sebuah kesepakatan dan kesepahaman untuk dasar penyusunan APBD perubahan 2021.

” Maka kesepakatan dan kesepahaman ini harus menjadi tolak ukur bersama bagaimana anggaran perubahan tahun 2021 di Ciamis,” ungkap Hernawan yang juga mantan Ketua HMI Ciamis.

Kata Hernawan, Ini harus betul-betul mengedepankan efisiensi dan berbaris kinerja yang menghasilkan output untuk masyarakat luas di Kabupaten Ciamis.

” Jangan hanya dijadikan sebagai strategi untuk optimalisasi penyerapan anggaran padahal ujung-ujung untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, ” paparnya. Lanjut Hernawan, pada akhir tahun 2021 ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran perubahan tahun 2021.

” Tapi apakah anggaran tersebut efisien, berbasis kinerja atau tidak sama sekali , “jelasnya.

Penjelasan Hernawan  ini berkesinambungan dengan keterbukaan informasi public tiap OPD masih rendah sesuai dengan UU No14 Tahun 2008 .

“Maka mau tidak mau masyarakat sendiri tidak bisa ikut mengawasi atau ambil dari bagian penerima manfaat anggaran yang katanya harus berbasis kinerja tersebut,” jelasnya.

Pihaknya dari LIN mendorong Inspektorat Kabupaten Ciamis Selaku pengawas Internal pemerintahan harus kerja cepat mengawasi. Serta mengaudit dan memberikan arahan kepada semua OPD yang melakasanakan kegiatan menggunakan APBD Perubahan di akhir tahun.

” Jangan sampai tidak berprinsip pada anggaran yang berbasis kinerja atau tidak sesuai aturan yang berlaku . Hingga menyebabkan prilaku korup karena penggunaan serta penyelewangan anggaran di tiap OPD, ” jelasnya.

Penegasan Hernawan,  karena kalau pengawas Internal Pemerintahan ini tidak bekerja cepat atau tidak berjalan.

” Jangan sampai masyarakat sendiri ataupun Civil Societi Bergerak by pas ke KPK untuk melawan prilaku-prilaku korup,” tuntasnya. (Ceng/Rls)***

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.