Asosiasi Pengusaha Indonesia Akan Gugat Gubernur Jabar ke PTUN

oleh -63 views
Asosiasi  Pengusaha Indonesia

INSIDEN24 –  Asosiasi  Pengusaha Indonesia (Apindo) akan menggugat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait SK Gubernur Jabar mengenai pengupahan.

Dikatakan Ketua Apindo Kabupaten Ciamis Ekky Brata Kusumah, saat ini telah keluar SK Gubernur Jabar mengenai pengupahan. Padahal UMK naiknya sudah jelas sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-undang Cipta Kerja.

“PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengaturan Pembetukan UMK dan UMP, kalau UMK Gubernur Jabar sudah bagus telah berpedoman kepada PP 36. Tetapi, untuk penentuan skala  upah dan kami diwajibkan menjalankan skala upah itu sesuai skala upah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,” katanya, Rabu (5/1/2022).

Lanjut Eky, di sana  sudah ada susunan skala upah yang menghitung senioritas,  jabatan dan  skilnya. Jadi sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001.

“Namun di sini Gubernur Jawa Barat  intervensi dengan menentukan angka kenaikan antara 3,27 % sampai 5% itu dikalikan dengan gaji yang sedang berjalan, kan tidak sama antara perusaan A dan B, cuma kenaikan sudah diatur gubernur,” ujarnya

Semua itu, kata Ekky sudah menyalahi, Gubernur Jabar sudah melanggar PP Nomor 36 karena susunan upah hak prerogatif perusahaan. Serta tidak  harus ada bipartit antara perusahaan dengan pihak serikat pekerja.

“Jadi, tidak ada aturan yang mengatur susunan skala upah diatur oleh pemerintah dalam hal ini gubernur. Atau bipartit dengan pihak pekerja tidak ada aturannya, tiba-tiba Gubernur mengatur hal itu dengan kenaiakan 3,27% sampai 5%. Jelas ini memicu masalah baru di Jabar,” ujarnya.

Pihaknya menggarisbawahi, keputusan Gubernur Jabar itu karena ada tekanan dari serikat  pekerja. “Kami menggap itu keputusan politis untuk mengamankan gubernur ke depan,” ujarnya.

Asosiasi  Pengusaha Indonesia Akan PTUN Gubernur  Jabar

Kata Ekky, Gubernur tidak melihat satu sisi bahwa mengeluarkan keputusan Gubernur itu ada regulasi yang dilanggar.

“Kami Apindo akan mencoba menjelaskan kepada setiap perusaahan, kami akan melayangkan tuntutan ke PTUN Jabar di Bandung. Kami sepakat akan PTUN-kan Gubernur dalam dekat dan diskusikan dengan sepuluh Apindo se- Jabar karena ini prerogotifnya Apindo,” ujarnya.

Penegasakan Ekky, SK Gubernur melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 turunan PP Nomor 36 karena yang dirugikanya perusahaan. “Karena kalau pengusaha  tidak menaikkan sesuai dengan SK Gubernur akan memicu aksi serikat pekerja. Ini yang bahaya karena nantinya negara ini akan tidak kondusif,” katanya. (Ceng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.